KEAMANAN LAUT INDONESIA: REFORMASI KELEMBAGAAN, INTEGRASI HUKUM, DAN SINERGI MARITIM

Buku ini hadir sebagai respons atas tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam membangun sistem keamanan laut yang efektif, terintegrasi, dan berkeadilan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah laut yang luas dan strategis, Indonesia masih dihadapkan pada fragmentasi kelembagaan, tumpang tindih kewenangan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan dan penegakan hukum maritim.
Dengan pendekatan yuridis dan kelembagaan, buku ini membedah peran serta relasi antara TNI Angkatan Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam menjalankan fungsi keamanan laut. Di samping itu, buku ini juga mengevaluasi dasar hukum nasional dan internasional, khususnya UNCLOS, serta memetakan permasalahan aktual dalam praktik kolaborasi dan komando di lapangan.
Melalui analisis yang tajam dan berbasis data ilmiah, penulis menawarkan solusi strategis berupa pembentukan pusat komando maritim terpadu, harmonisasi regulasi, penguatan sistem informasi lintas sektor, serta pelibatan aktif pemerintah daerah dan masyarakat pesisir. Buku ini tidak hanya memberikan pemahaman teoritis, tetapi juga memandu pembaca menuju perumusan kebijakan yang aplikatif dan berorientasi pada kepentingan nasional.
Ditulis secara sistematis dan komprehensif, buku ini layak menjadi referensi utama bagi dosen, peneliti, mahasiswa hukum, praktisi maritim, serta pengambil kebijakan yang berkecimpung dalam bidang keamanan laut, hukum kelautan, dan tata kelola maritim nasional. Dengan gaya bahasa yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca untuk memikirkan ulang masa depan keamanan laut Indonesia secara lebih integratif, kolaboratif, dan berbasis hukum yang kuat.