BANTUAN HUKUM KONSUMEN DI INDONESIA: Relasi Kewenangan Advokat dan LPKSM dalam Perspektif Konstitusi dan Akses Keadilan

Perkembangan ekonomi pasar modern telah mengubah hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Kemajuan perdagangan barang dan jasa memang mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga memunculkan berbagai persoalan hukum, khususnya meningkatnya sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Dalam banyak situasi, konsumen berada pada posisi yang lebih lemah karena keterbatasan informasi, sumber daya ekonomi, serta akses terhadap mekanisme hukum yang tersedia.
Buku ini membahas sistem bantuan hukum bagi konsumen dalam perspektif hukum nasional, khususnya mengenai relasi kewenangan antara profesi advokat dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Advokat memiliki kewenangan profesional dalam memberikan jasa hukum, sementara LPKSM berperan dalam advokasi, edukasi, dan pendampingan bagi konsumen yang dirugikan. Melalui pendekatan hukum normatif, buku ini menguraikan berbagai persoalan yang muncul dalam praktik perlindungan konsumen serta mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.
Selain itu, buku ini juga menyoroti tantangan perlindungan konsumen di era ekonomi digital, termasuk perdagangan elektronik, layanan keuangan berbasis teknologi, dan isu perlindungan data pribadi. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, mahasiswa, praktisi hukum, penggiat perlindungan konsumen, serta masyarakat yang memiliki perhatian terhadap penguatan sistem perlindungan konsumen di Indonesia.