HUBUNGAN KONSULER INDONESIA DAN TAKHTA SUCI DI MASA PEMERINTAHAN SOEHARTO SEBELUM RATIFIKASI KONVENSI WINA 1963

Hubungan antara Indonesia dan Takhta Suci merupakan salah satu babak penting dalam sejarah diplomasi Indonesia yang menunjukkan bahwa hubungan internasional tidak hanya dibangun antarnegera, tetapi juga melibatkan entitas yang memiliki kedudukan khusus dalam hukum internasional. Sebelum berlakunya dan diratifikasinya Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, praktik hubungan konsuler telah berkembang berdasarkan hukum kebiasaan internasional, prinsip saling menghormati, serta kepentingan bersama dalam menjaga hubungan bilateral. Pada masa pemerintahan Soeharto, dinamika hubungan Indonesia dengan Takhta Suci memperlihatkan bagaimana aspek hukum, politik luar negeri, dan dimensi keagamaan saling berinteraksi dalam membentuk praktik diplomasi yang unik dan bernilai strategis.

Buku Hubungan Konsuler Indonesia dan Takhta Suci di Masa Pemerintahan Soeharto Sebelum Ratifikasi Konvensi Wina 1963 mengupas secara komprehensif kedudukan Takhta Suci sebagai subjek hukum internasional, perkembangan hubungan diplomatik dan konsuler Indonesia, konsep serta fungsi hubungan konsuler menurut hukum internasional, lahirnya Konvensi Wina 1963, hingga praktik hubungan Indonesia dengan Takhta Suci sebelum ratifikasi konvensi tersebut. Pembahasan juga dilengkapi dengan analisis terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, dimensi politik dan agama dalam diplomasi, perbandingan dengan praktik di berbagai negara, serta transformasi hubungan konsuler setelah ratifikasi Konvensi Wina 1963. Disusun secara sistematis dengan pendekatan historis dan yuridis, buku ini menjadi referensi yang bernilai bagi mahasiswa, akademisi, peneliti, praktisi hukum, diplomat, maupun pembaca yang ingin memahami perkembangan hukum konsuler dan diplomasi Indonesia dalam perspektif hukum internasional.